Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sejarah Singkat

Program Studi Pendidikan PPKn merupakan salah satu dari 10 program studi yang dimiliki IKIP-PGRI Pontianak. Program Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah 11 Palembang Nomor 16/a tahun 1981 Tanggal 23 Oktober 1981 dan Izin penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 507/DIKTI/KEP/1992 dan SK Izin Operasional No. 8603/D/T-XI/2011. Merupakan salah satu wujud dari kepedulian IKIP-PGRI Pontianak terhadap masalah-masalah yang sering muncul di sekolah maupun luar sekolah seiring dengan laju pembangunan di Indonesia dan perubahan masyarakat. Kepedulian ini mendasari Visi dan Misi Program Studi Pendidikan PPKn untuk pembangunan masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Barat. Dalam perkembangan Program Studi PPKn selama ini, komponen mahasiswa senantiasa menjadi variabel yang banyak menentukan proses pengembangan program studi. Sebagai bidang studi yang relative cukup popular, Program Studi PPKn IKIP-PGRI Pontianak terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan penyempurnaan kurikulum program studi yang berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi keharusan setiap institusi perguruan tinggi berdasarkan keputusan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Prodi PPKn saat ini sudah terakreditasi "B`. Prodi PPKn didirikan sebagai salah satu wujud kepedulian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI) Pontianak terhadap masalah-masalah yang timbul seiring dengan laju pembangunan di Indonesia dan perubahan masyarakat itu sendiri. Kepedulian ini mendasari Visi dan Misi Program Studi PPKn untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Dalam perkembangan Program Studi PPKn selama ini, komponen mahasiswa senantiasa menjadi variabel yang banyak menentukan proses pengembangan program studi. Program studi PPKn IKIP-PGRI Pontianak juga mengalami kesulitan dalam mencapai idealisme jumlah mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan operasional kelembagaan. Minat calon mahasiswa yang semakin meningkat membuat seleksi mahasiswa semakin ketat guna menjaring calon mahasiswa yang potensial, seleksi ini dapat diterapkan dengan baik.

Dalam hal ‘pemasaran’ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta IKIP-PGRI Pontianak terus melakukan perbaikan strategi dan metode, antara lain dengan promosi yang lebih intensif dan ekstensif. Sedangkan secara komprehensif, semua upaya pengembangan program studi meliputi: kurikulum, proses belajar mengajar, pengembangan SDM, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan pihak eksternal, yang mengandung aspek promosi secara tidak langsung.

Kurikulum dengan beban 148 SKS yang dapat diselesaikan dalam waktu 8 semester atau 4 tahun, setelah mengakomodasi keseimbangan antara pengem-bangan kemampuan konseptual dan praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Kuri-kulum juga memasukkan mata kuliah pendidikan keterampilan dalam menggunakan komputer dan pengembangan laboratorium yang diajarkan pada jam kuliah. Program studi masih terus akan mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum yang ada agar lebih compatible dengan kebutuhan kerja dan perkembangan masyarakat pengguna.

Dalam mengopersionalkan kurikulum melalui pembelajaran, dosen Program Studi telah berupaya mengembangkan proses dialogis dan pemanfaatan berbagai media ajar berbasis multi media (komputerisasi, LCD, VCD, dan ICT), praktikum serta praktik lapangan untuk meningkatkan efektivitas proses tersebut. Di samping itu Program Studi juga mengembangkan suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif untuk mendorong motivasi mahasiswa agar lebih terlihat dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang didukung dengan keberadaan laboratorium komputer dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Program Studi menempatkan skala prioritas yang tinggi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program Studi menilai prioritas ini adalah sangat strategis bagi terwujudnya pengembangan Program Studi yang memiliki keterbatasan dalam hal dana dan sarana fisik. Pengembangan SDM terlihat pada peningkatan jabatan akademik dosen dan penelitian serta publikasi ilmiah mereka. Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ber pendidikan S2, serta 3 orang berpendidikan S3, dan 2 orang mempunyai jabatan akademis sebagai Guru Besar. Promosi jabatan akademik bagi dosen berpendidikan S2 adalah dengan memberikan tugas belajar pada jenjang S3 dan sekarang sedang dilaksanakan, dan terus ditingkatkan jumlahnya. Pada tahun 2015 ada 3 orang dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (doktoral). Dengan meningkatkan potensi SDM menjadi kekuatan yang maksimal akan mengimbangi kelemahan yang ada dan mendorong pengembangan komponen-komponen lain, seperti pengelolaan program sumber dana alternatif dan kerjasama eksternal.